Latar Belakang PKN

Kompetensi Supervisi Akademik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para pengawas satuan pendidikan. Kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan pengawas dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan mahasiswa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di universitas/satuan pendidikan. Secara spesifik pengawas satuan pendidikan harus memiliki kemampuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mengembangkan substansi tiap mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan tataran empiris dan kontekstual masih terlihat jelas adanya kesenjangan antara tataran normatif dengan fenomena ideologis, sosial, politik, dan cultural dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara RI. Tataran normatif  sejak kita merdeka sudah terukir dengan indah apa yang menjadi komitmen kita bersama sebagai sebuah bangsa  yaitu:  “Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial….”  (Pembukaan UUD 1945). Komitmen kebangsaan yang sangat tinggi yang tertulis secara normatif dengan kenyataan yang ditampilkan masih perlu pembenahan.

Kesenjangan ini terus bergulir, puncaknya adalah krisis nasional, yang dikenal dengan kisis multidimensi. Untuk itu maka perlu pendidikan yang efektif dan bermutu. Salah satu masalah yang terkait dengan penerapan esensi pendidikan ilmu pengetahuan sosial contohnya mata pelajaran kewarganegaraan adalah memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme dan munculnya arogansi kesukuan dan golongan yang merusak sendi-sendi demokratisasi.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme dalam memperjuangkan jati diri bangsa Indonesia dalam persaingan global dan memudarnya integrasi nasional, maka diperlukan sosialisasi hasil kajian esensi pendidikan kewarganegaraan dan sosialisasi bagaimana pembelajarannya agar mampu memperkuat revitalisasi nasionalisme Indonesia menuju character and nation building sebagai tumpuan harapan pendidikan masa depan. Juga dapat memperkuat kembali komitmen kebangsaan yang selama ini mulai memudar dengan tekad memperjuangkan bangsa Indonesia yang berkualitas dan bermartabat.

Dengan demikian maka Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dan moral bangsa adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar untuk tetap eksis dan maju ke arah paradigma baru yang terkenal dengan arah baru atau paradigma moderat.

Menurut Malik Fajar (2004:4) sejak tahun 1994, pembelajaran PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan instrumental (instrumental input) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (instrumental input) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis.

Beberapa petunjuk empiris menyangkut permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, proses pembelajaran dan penilaian lebih menekankan pada aspek instruksional yang sangat terbatas, yaitu pada penguasaan materi  (content mastery). Dengan kata lain lebih menekankan pada dimensi kognitifnya sehingga telah mengabaikan sisi lain yang penting, yaitu pembentukan watak dan karakter yang sesungguhnya menjadi fungsi dan tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kedua, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya pengalaman belajar mahasiswa yang dapat menjadi landasan untuk berkembangnya kemampuan intelektual mahasiswa (state of mind ).

Proses pembelajaran yang bersifat “satu arah” dan pasif baik di dalam maupun di luar pembelajaraan kuliah telah berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (meaningful learning) dalam proses pembentukan watak dan perilaku mahasiwa. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk membangun model-model pembelajaran khususnya dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam rangka, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, mengasyikkan, sekaligus mencerdaskan.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasisiwa) sebagai wahana sosiopedagogismelalui pemanfaatan “ hands-on experience” juga belum berkembang sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam menyeimbangkan antara penguasaan teori dan pembinaan perilaku, khususnya yang berkaitan dengan pembiasaan hidup yang terampil dalam suasana yang demokratis dan sadar hukum.

Istilah yang sering digunakan selain PKn adalah civics. Henry Randall Waite (1886) seperti dikutip oleh Sumantri (2001: 281) merumuskan pengertian Civics sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan:

(a) perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, organisasi ekonomi, dan organisasi politik);

(b) individu dengan negara. Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan civics adalah citizenship.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan  salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni  citizenship tranmission, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (citizenship education), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek social budaya.

Secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atauan penemuannya intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebermanfatan terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan nasional (Wiranaputra, 2004).

Menurut Malik Fajar (2004: 6-8) bahwa PKn sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab, PKn memiliki peranan yang amat penting. Mengingat banyak permasalahan mengenai pelaksanaan PKn sampai saat ini, maka arah baru PKn perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai arah baru yaitu:

  1. PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan, yaitu: ilmu politik, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya, yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai, dan perilaku demokrasi warganegara. Kemampuan dasar terkait dengan kemampuan intelektual, sosial (berpikir,bersikap, bertindak, serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat). Substansi pendidikan  (cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi) dijadikan materi kurikulum PKn yang bersumber pada pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia.
  2. PKn mengembangkan daya nalar (state of mind) bagi para peserta  didik.  Pembangunan karakter bangsa merupakan proses pengembangan warga negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan (civic intelligence), tanggungjawab (civic responsibility), dan partisipasi (civic participation) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi.
  3. PKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif dan pertisipatif dengan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan penalaran. Untuk memfasilitasi pembelajaran PKn yang efektif dikembangkan bahan belajar interaktif yang dikemas dalam berbagai bentuk paket seperti bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, elektronik, dan bahan belajar yang digali dari lingkungan masyarakat sebagai pengalaman langsung. Di samping itu upaya peningkatan kualifikasi dan mutu dosen/guru PKn perlu dilakukan secara sistematis agar terjadinya kesinambungan antara pendidikan dosen/guru melalui LPTK, pelatihan dalam jabatan, serta pembinaan kemampuan profesional dosen/guru secara berkelanjutan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan.
  4. Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKn, pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalui ”mengajar demokrasi” (teaching democraty), tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (doing democray). Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kendali mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan bantuan belajar bagi mahasiswa sehingga dapat lebih berhasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih berbasis kelas.

Dari arah baru PKn yang diharapkan terealialisasikan dalam kehidupan Tidak mudah memang, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan, semua sangat bergantung pada niat, dan dorongan kita bersama untuk memberikan dukungan,  sehingga apa harapannya  yang bersemangat  berubah yang lebih penting adalah dosen/guru sebagai pelaku langsung di lapangan.

Bangkitlah Indonesiaku dengan para penerus bangsa yang berwawasan luas yang selalu mengharumkan namamu ke seluruh belahan dunia ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: